AKUNTABILITAS PENDIDIKAN DAN PERMASALAHANNYA

Fenomena tentang akuntabilitas, saat ini semakin gencar disuarakan dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Ini membuktikan bahwa kecenderungan masyarakat pada masa kini berbeda dengan masa lalu. Jalal dan Dedi (2001) menyatakan bahwa bila di masa lalu masyarakat cenderung menerima apa pun yang diberikan oleh pendidikan, maka sekarang mereka tidak dengan mudah menerima apa yang diberikan oleh pendidikan. Masyarakat yang notabene membayar pendidikan merasa berhak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya.

Konsepsi tentang akuntabilitas berkembang dari pendapat bahwa siapapun yang diserahi tugas mendidik harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya itu. Pengertian tanggungjawab disini masih mengandung ukuran yang kabur. Masih banyak orang yang mengukur tanggungjawab itu dari segi masukan kealatan semata. dalam hal ini mereka menganggap telah berhasil melaksanakan tanggungjawabnya bila telah mengajar, memberikan buku,atau secara lebih makro lagi telah membangun gedung-gedung, serta mencetak jutaan buku pelajaran.  

Pelaksanaan konsep akuntabilitas dalam pendidikan di Indonesia saat ini sedang disorot mengingat banyak sekali masalah yang menghinggapi, mulai dari kinerja pendidik atau guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya, sampai pada lembaga pendidikan itu sendiri yang lebih mengutamakan bisnis daripada mutu layanan pendidikan yang dijalankannya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa hal ini bisa  terjadi demikian. Untuk itu, memang tidak mudah menerapkan akuntabilitas pendidikan yang baik, karena dibutuhkan kerjasama yang baik setidaknya ada enam pihak yang terlibat untuk mewujudkannya, yaitu siswa (peserta didik), guru (pendidik), administrator pendidikan, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, masyarakat (termasuk orang tua dan rakyat) dan pemerintah. 

Sehubungan dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang perlu dipecahkan yang berkaitan dalam judul atau tema makalah ini adalah : apakah yang melatar belakangi masalah akuntabilitas pendidikan? Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi akuntabilitas pendidikan yang sedang bermasalah? Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ditujukan bagi penulis makalah dan pembaca makalah. Tujuan bagi penulis, yaitu makalah ini dimaksudkan untuk membahas mengenai akuntabilitas pendidikan dan permasalahannya. Sementara itu bagi pembaca, makalah ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan terutama pada hal yang berkaitan dengan akuntabilitas pendidikan.

 Pengertian dan Tujuan Akuntabilitas Pendidikan

Menurut Leon M. Lessinger (dalam Knezevich, 1973), secara operasional akuntabilitas pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian yang bebas dan terus menerus terhadap pencapaian (hasil belajar) siswa ; dapat diartikan sebagai hubungan pencapaian siswa dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan sumber-sumber yang telah diadakan, dan dengan cara-cara keahlian yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai kemantapan akuntabilitas seharusnya ditetapkan apakah penyelesaian suatu tugas dapat secara objektif diperiksa dan dinilai.

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan criteria yang telah di tentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan (sekolah) mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Slamet (2005:6) menyatakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen lembaga pendidikan yang berkinerja tinggi.

Jenis- jenis Akuntabilitas Pendidikan

Akuntabilitas pendidikan menurut Direktoran Jendral Pendidikan Tinggi (1983:78) dibedakan menjadi tiga, yaitu akuntabilitas keberhasilan, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas sistem.

1.      Akuntabilitas keberhasilan

Akuntabilitas sistem dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan yang spesifik. Dalam hal ini, usaha pendidikan diarahkan untuk menutup jurang antara keadaan awal peserta didik dengan keadaan akhir yang diharapkan sebagaimana yang menjadi tujuan yang spesifik itu. Jenis akuntabilitas ini, menilai keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya.

2.      Akuntabilitas profesional

Jenis akuntabilitas ini mengacu pada seberapa jauh standar praktis tentang sikap, keterampilan, dan teknik-teknik yang telah teruji secara sahih dan handal dipakai dalam mevapai hasil yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena mengingat dengan keahlian yang profesional tersebut, guru bekerja mengusahakan keberhasilan siswa. 

3.      Akuntabilitas sistem

Secara keseluruhan, sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan (fasilitas) yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan akuntabilitas yang menyangkut dirinya sendiri, suatu sistem harus mampu mengukur pencapaian siswa, serta menghubungkan hasil pengukuran itu dengan tujuan, harapan masyarakat, dengan sumber-sumber yang tersedia, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah digunakan.

Permasalahan Terhadap Akuntabilitas Pendidikan

Akuntabilitas pendidikan pada dasarnya tidak menghendaki adanya masalah dan pelanggaran dalam suatu usaha pendidikan, baik yang disengaja maupun tidak. Suatu tindakan dalam bidang pendidikan dianggap menyimpang atau melanggar jika tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Dalam kaitan ini, A. Ridwan Halim (dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:1983) mengidentifikasi 14 kelompok utama pelanggaran yang terjadi dalam mencoreng akuntabilitas di dunia pendidikan atau dapat disebut dengan tindak pidana pendidikan. Pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditemui sampai saat ini antara lain:

1.  Penekanan atau penggencetan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswanya, yang menurut latar belakangnya dibedakan atas:

   - Penekanan yang berlatar komersial yang dalam pelaksanaannya sama dengan pemerasan tersamar. 
  - Penekanan yang berlatar belakang sentimen pribadi.

2.      Penekanan tertentu dari pendidik kepada siswanya agar siswanya itu memenuhi kemauan pengajar, misalnya agar siswa:

 - Mengikuti les/kursus di luar kelas yang diselenggarakan oleh pendidik itu.

 - Membeli diktat yang dibuat oleh pendidik itu. 
 - Memberikan sesuatu kepada pendidik sebagai “upeti”

3.      Perlakuan-perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh pendidik mengajar kepada siswanya, baik secara badaniah (melalui tindakan kasar, pelecehan seksual) maupun secara rohaniah atau mental (misalnya melalui pengejekan, penghinaan, penggertakan)

4.      Pelaksanaan pengajaran dengan memberi isi dan metode yang bermutu rendah yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi siswa, bahkan dapat membahayakannya, antara lain:

            Pengajaran yang dilakukan oleh guru yang:

1)    Malas, sering tidak menerangkan hal-hal yang penting dan sering tidak mau menjelaskan kesalahan-kesalahan siswanya hampir tidak ada. 

2)            Picik atau berpandangan sempit, tidak mau mengakui dan tidak mau membenarkan pendapat lain yang bukan pendapatnya, dan memaksa siswa untuk menerima ajarannya itu, meskipun dia tahu bahwa ada pendapat lain yang lebih baik dari ajarannya itu. 

3)        Tidak menguasai bahan yang diajarkan sehingga pengajaran dilakukan dengan asal-asalan tanpa tanggungjawab yang layak.

b.      Penyajian bahan-bahan ajaran yang tidak memenuhi syarat yang layak untuk dipakai mencapai mutu pelajaran yang memadai, serta tidak adanya prakarsa dan usaha-usaha lain untuk memperbaikinya.

5.      Pencurian, pemalsuan, atau pembajakan karya ilmiah orang lain dapalam bentuk apapun, baik seluruhnya atau sebagian.

6.      Penipuan atau pengakuan palsu dari seseorang mengenai jabatan dan/atau hasil karya tertentu (yang sebenarnya tidak ada) dengan maksud agar dipercaya orang lain sehingga dapat memperoleh sesuatu yang sebenarnya bukan haknya.

7.      Pencemaran nama baik dan wibawa suatu lembaga pendidikan formal melalui perbuatan tidak layak yang dilakukan dengan melibatkan orang dalam lembaga itu, baik pengajar, siswa, maupun karyawan.

8.      Berbagai macam pembocoran rahasia yang merusak obyektivitas nilai serta mutu pendidikan dan pengajaran, misalnya pembocoran kunci jawaban Ujian Nasional.

9.      Penyalahgunaan jabatan yang dalam bentuk dan manifestasinya merugikan kepentingan umum dan merusak kewibawaan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

10.  Penyelewengan dan penyalahgunaan beasiswa, misalnya beasiswa itu ditujukan pada orang yang tidak berhak dipergunakan secara tidak semestinya.

11.  Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkanoleh pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruknya bagi siswa.

12.  Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, hukum, dan ketertiban umum.

13.  Berbagai macam tindakan pengacauan terhadap situasi dan kondisi yang normal untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, misalnya mogok belajar, mogok mengajar tanpa alasan yang jelas, tawuran pelajar, dan pengacauan atau ancaman terhadap keamanan diri para penyelenggara pendidikan dan pengajaran.

14.  Tindakan pengancaman, penggeseran, pemojokan, pemfitnahan, penghalang-halangan dan sejenisnya terhadap pihak yang sungguh-sungguh ingin mengusut, membongkar, menindak tiap pelaku tindak pidana pendidikan.

Upaya yang harus Dilakukan terhadap Akuntabilitas Pendidikan dan Permasalahaannya

Untuk mengantisipasi meluasnya masalah maupun penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh guru, murid, lembaga, maupun institusi pendidikan itu sendiri, maka perlu diterapkan peraturan-peraturan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Kode etik kependidikan juga perlu diperkuat dengan adanya peraturan-peraturan seperti itu.

Selain itu, menurut Slamet (2005:6) bahwa upaya lain yang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari akuntabilitas pendidikan terutama yang dilakukan oleh lembaga formal (sekolah) adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

2.    Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

3.      Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada public atau stakeholders di awal setiap tahun anggaran.

4.   Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.

5.      Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada public atau stakeholders diakhir tahun.

6.      Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.

7.      Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.

8.      Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.

Kesimpulan

Meskipun penerapan konsep akuntabilias pendidikan masih mengalami berbagai kesulitan, namun hal itu tetap perlu dilakukan, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah) yang pada pelaksanaannya memperoleh pengawasan resmi dari pemerintah. Penugasan resmi ini menuntut pertanggungjawaban yang memadai dari mereka yang ditugaskan tersebut. Selain itu, akuntabilitas juga merupakan syarat mutlak bagi penerapan kode etik kependidikan agar tunduk pada peraturan-peraturan sesuai dengan norma yang berlaku;

 Akuntabilitas semakin memiliki relevansi dalam dunia pendidikan ketika sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri, berdasarkan karakteristik, dan kebolehannya; nilai dan kultur, serta matinya perasaan terdesak menjadi faktor penghadang di depan hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pendidikan;  upaya-upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas di sekolah sangat bergantung kepada kemauan dan kemampuan serta visi perubahan warga sekolah mewujudkan akuntabilitas serta  memiliki efek pada pencitraan publik terhadap sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 1983. Materi Dasar Pendidikan Akta Mengajar V Buku IIA, Dasar Ilmu Pendidikan.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jalal Fasli & Dedi Supriyadi .2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta: AdiCita

Knezevich, S.J. (Ed.).1973. Creating Appraisal and Accountability Systems. San Francisco: Jossey Bass, Inc.

Slamet PH. 2005. Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.

PENTINGNYA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT GEMAR BELAJAR

Saat ini, pendidikan luar sekolah adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang mempunyai tugas dan peranan yang sama dengan sistem pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan dalam pendidikan yang bersifat non formal kepada masyarakat. Sasaran dari pendidikan luar sekolah yang semakin luas dan menyeluruh tidak hanya sekedar melayani masyarakat yang terpinggirkan (marginal)  seperti masyarakat buta aksara, anak putus sekolah, dan para lansia, akan tetapi sasaran pendidikan luar sekolah saat ini sudah menjangkau pada anak-anak usia dini, anak-anak yang bersekolah dalam situasi pembelajaran di rumah atau dapat kita sebut homeschooling, serta masyarakat yang membutuhkan sebuah kecakapan-kecakapan tertentu untuk mendapatkan pengalaman kerja.

Mengingat betapa pentingnya sasaran tersebut, maka program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan luar sekolah harus terus diperluas lagi untuk ke depannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya, perluasan kegiatan atau program-program pendidikan luar sekolah juga harus sejalan dengan pemikiran baru tentang konsep belajar (learning). dimana belajar yang terkesan hanya dilakukan pada konsep persekolahan sudah tidak tepat lagi dan mulai bergeser di luar persekolahan. Pada saat ini, belajar merupakan hal yang universal untuk diterapkan oleh tiap individu, mulai dari mereka lahir sampai meninggal sehingga muncullah konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sehubungan dengan hal ini ada sebuah definisi belajar (learning) yang dikemukakan oleh Robinson sebagai berikut : ‘’Learning as knowledge got by study‘’ (Robinson, 1981:84). Pada definisi ini, tergambar adanya kesadaran dan kemauan pada diri warga didik (learner), tidak memandang usia  untuk memperoleh pengetahuan atau untuk mengubah tingkah lakunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas belajarnya.

Sehubungan dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang perlu dipecahkan yang berkaitan dalam judul atau tema makalah ini adalah : Seberapa pentingkah keberadaan pendidikan luar sekolah dalam mewujudkan masyarakat yang gemar belajar?Bagaimana strategi pendidikan luar sekolah dalam mewujudkan masyarakat gemar belajar?  Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ditujukan bagi penulis makalah dan pembaca makalah. Tujuan bagi penulis, yaitu makalah ini dimaksudkan untuk membahas mengenai betapa pentingnya pendidikan luar sekolah dalam mewujudkan masyarakat yang gemar belajar. Sementara itu bagi pembaca, makalah ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan terutama pada hal yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah.

Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat Gemar Belajar

Proses pembangunan yang berjalan semakin cepat, menuntut keikutsertaan jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal yang ada tidak mampu untuk menjangkau permasalahan-permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat diketahui pada daerah-daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu untuk membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dalam masyarakat teknologis.

Proses pendidikan tersebut, mengembang ke luar dari sistem-sistem formal terstruktur ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. untuk itu, pendidikan luar sekolah dapatlah dijadikan sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Pendidikan luar sekolah adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan secara terorganisasikan, terencana di luar sistem persekolahan, yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Santoso dalam Marzuki, 2010:105). Peran pendidikan luar sekolah sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal merupakan suatu konfigurasi yang kontekstual dan kehidupan yang relevan, sehingga mampu mewujudkan program atau kegiatan pendidikan non formal yang strategis di masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Jansen (dalam Marzuki, 2010:107) mengemukakan bahwa tujuan dari pendidikan luar sekolah adalah membimbing dan merangsang perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat ke arah peningkatan taraf hidup.

Perubahan, pengembangan, dan perluasan program dari pendidikan luar sekolah memberikan sebuah apresiasi dan paradigma baru terhadap cara-cara yang dilakukannya. Pendidikan luar sekolah dapat berperan dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formal  maupun bagi mereka yang dalam pendidikan formalnya tidak banyak ditemui dan tidak relevan lagi dengan situasi perkembangan di lingkungannya sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya konsep masyarakat gemar belajar sepanjang hayat, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat yang peduli akan pendidikan atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar (learning). Sekolah sebagai lembaga formal sudah tidak mampu lagi menjadi wadah kebutuhan yang diinginkan masyarakat sekarang dan badan-badan bisnis sudah tidak lagi mengurusi bisnis semata, melainkan juga bergeser untuk ikut serta dalam mengurus pendidikan, terutama pendidikan non formal.

Kehadiran organisasi-organisasi baru bermuatan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan, dan lainnya memberi kepuasan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar membelajarkan diri, sehingga dapat menjadi self supporting organizations untuk ikut serta dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah. Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah, diantaranya adalah : masyarakat ikut membangun PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarkat), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), Lembaga Kursus dan Pelatihan, pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada para santri tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama, tetapi sudah bergeser kepada pendidikan umum dan keterampilan berwirausaha sebagai bekal hidup di masyarakat nanti.

Sosialisasi usaha pendidikan berskala luas melalui organisasi masyarakat dalam dunia pendidikan memunculkan istilah baru, yaitu learning community  atau masyarakat gemar belajar. Konsep learning community mengharuskan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari berbagi pengalaman antara teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, atau disekitar sini, juga orang-orang yang ada di luar sana, semua adalah anggota masyarakat belajar. Dalam kelompok-kelompok yang anggotanya hetorogen seharusnya orang  yang terampil atau kaya ide membantu yang tidak mampu, yang pandai mengajari yang lemah dan begitu seterusnya. Proses ini akan memberikan perubahan perilaku (entering behavior). Kegiatan saling belajar (kerjasama) ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa sungkan untuk bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak harus saling mendengarkan. Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain bisa manjadi sumber belajar, dan ini berarti bahwa setiap orang akan sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman.

Terciptanya masyarakat gemar belajar dapat memberikan nuansa baru dan nafas pendidikan di tengah masyarakat, kondisi ini dicermati sebagai suatu wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat yang diterapkan dalam program-program atau kegiatan pendidikan luar sekolah. Fenomena tersebut mendorong terbukanya kesempatan kepada masyarakat untuk belajar lebih luas sepanjang hidupnya sehingga tumbuh semangat dalam diri mereka untuk belajar secara langsung dan mandiri (self directing learning) dan memperkuat keberdayaan pendidikan (educadibility)-nya agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya, adalah merupakan sisi positif dari kehadiran konsep-konsep yang mendasari pendidikan non formal.

Strategi dalam Mewujudkan Masyarakat Gemar Belajar

Terwujudnya masyarakat gemar belajar, dapat menciptakan berbagai peluang pada pendidikan luar sekolah di tempat yang mudah diakses dengan cara-cara yang sesuai dengan potensi, keterampilan dan kecakapan warga belajar untuk lebih giat lagi dalam mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya. Dengan semakin luasnya pelaksanaan pendidikan non formal pada satuan pendidikan luar sekolah, maka lima strategi dasar yang perlu untuk dikembangkan adalah (Sudjana, 2000:37) :

1) Pendekatan kemanusiaan (humanistic approach), adalah masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan. masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang dan sedemikian rupa ditumbuhkan untuk membangun dirinya.

2)     Pendekatan partisipatif (participatory approach), mengandung pengertian bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.

3) Pendekatan kolaboratif (collaborative approach), dalam pembangunan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi), terkoordinasi, dan sinergi.

4) Pendekatan berkelanjutan (continuation approach), pembangunan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan, untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat adalah hal yang paling pokok.

5)    Pendekatan budaya (cultural approach), penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah masyarakat dalam pembangunan masyarakat perlu untuk diperhatikan.

Dengan kelima strategi tersebut, maka pendidikan luar sekolah seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dalam arti program pendidikan luar sekolah yang mampu menyentuh dan mengangkat masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya (better living) yang ditandai dengan meningkatnya kecakapan hidup maupun pendapatan ekonominya, kesadaran akan lingkungan sosialnya, atau masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana ia membangun dirinya. Mengacu pada prinsip dan strategi dasar yang perlu diperhatikan pendidikan luar sekolah mengingat pentingnya pendidikan luar sekolah dalam rangka perannya di dalam menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar adalah :

a)      Mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah yang mampu mengembangkan masyarakat sehingga mereka memiliki daya penyesuaian (adaptability), daya lentur (flexibility), ,inovatif, dan mengembangkan kecakapan hidup (life skill) yang baik.

b)  Mengembangkan program-program pendidikan yang mampu mengangkat kemiskinan masyarakat pedesaan dan perkotaan, baik melalui program pendidikan keterampilan maupu jenis program pendidikan lain yang mampu menyentuh kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat.

c)      Mengenali permasalahan yang ada di masyarakat yang dapat dijadikan atau disentuh melalui peran-peran dan tugas-tugas pendidikan non formal secara nyata dengan tetap menjaga keaslian asas pembangunan masyarakat oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

d)  Mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah dengan tetap mengacu pada teknologi pendidikan luar sekolah yang inovatif, serba baru, dan berbiaya murah.

 

Kesimpulan

Berdasarkan pada pentingnya peran dari pendidikan luar sekolah serta strategi dasar pengembangannya dalam mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, maka kajian pendidikan luar sekolah itu sendiri diarahkan pada dua hal, yaitu pertama, mengenai kajian pendidikan luar sekolah itu sendiri (kajian internal), kajian ini berhubungan dengan kajian kurikulum (program pendidikan luar sekolah), model program pendidikan luar sekolah, sasaran program pendidikan luar sekolah, serta keberadaan pendidikan luar sekolah sampai saat ini. Kedua, kajian pendidikan luar sekolah berkaitan dengan pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap program-program pendidikan luar sekolah (pengakuan), kajian ini bisa disebut juga sebagai kajian eksternal. Kajian ini penting karena masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai sasaran pendidikan luar sekolah saja, akan tetapi masyarakat dipandang sebagai pelaku (sumber belajar) pendidikan luar sekolah itu sendiri. Sedangkan harapan terhadap pemerintah hanya berhubungan terhadap pengakuan keberadaan dari pendidikan luar sekolah, karena pendidikan ini harus mendapatkan tempat yang sama dengan pendidikan persekolahan (formal) sehingga ke depannya nanti pendidikan luar sekolah dapat dijadikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan yang tidak mereka dapatkan pada pendidikan formal. 

 DAFTAR RUJUKAN

Marzuki, Saleh. 2010. Pendidikan Non Formal (Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi). Bandung: Remaja Rosdakarya

Robinson Kenneth R. 1981. A Hand Book of Training Management. London : Kogan Page Ltd

Sudjana, Djuju. 2000. Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Nusantara Press